Badan Informasi Geospasial (BIG) lahir untuk menggantikan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sebagai penuaian amanat pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). UU ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2011 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 21 April 2011. Lahirnya BIG ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 mengenai Badan Informasi Geospasial pada tanggal 27 Desember 2011.

Berdasarkan Bab XI Pasal 69 UU tentang Informasi Geospasial yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Ketentuan Peralihan Bab VII Pasal 40 Peraturan Presiden tentang Badan Informasi Geospasial, dinyatakan bahwa bidang tugas yang terkait dengan informasi geospasial tetap dilaksanakan oleh BAKOSURTANAL sampai dengan selesainya penataan organisasi BIG. BAKOSURTANAL wajib menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada BIG dan seluruh hak dan kewajiban BAKOSURTANAL, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan, beralih kepada BIG.

BIG menjadi tulang punggung dalam mewujudkan tujuan UU tentang Informasi Geospasial untuk :

1.  Menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;

2.  Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) melalui kerja sama, koordinasi, integrasi

     dan sinkronisasi; dan

3.  Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, dari unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, profesional dan segenap masyarakat, BIG siap mengemban amanah sebagai institusi terdepan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan informasi geospasial untuk negeri.

 

Berhubungan dengan tercapainya visi, misi, dan perwujudan tujuan UU tentang Informasi Geospasial sehingga BIG secara terus menerus melakukan upaya-upaya untuk menjamin tercapainya hal tersebut. Salah satunya adalah pengukuran “Pembuatan Unsur Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:5.000 Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Dan Kawasan Industri Batulicin Dan Sekitarnya Menggunakan Data Foto Udara” dan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Berikut dibawah ini daftar pekerjaan FRASTA yang berhubungan dengan BIG :

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Permen ATR/ BPN No. 6 Tahun 2018) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

 

Adapun penerima manfaat dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap , antara lain :

1.  Masyarakat

Dengan diperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah, maka diharapkan dapat membuka akses permodalan atau sumber-sumber ekonomi lainnya hanya bagi penambahan modal usaha bagi masyarakat dan dapat mengurangi potensi timbulnya sengketa tanah.

2.  Pemerintah

Tersedianya informasi bidang-bidang tanha yang terdaftar akan…

Deskripsi Pekerjaan :

Deskripsi Pekerjaan atau bisa disebut dengan Spesifikasi Teknis ini membahas tata cara pelaksanan Pemeriksaan Mutu untuk pekerjaan

pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah yang dilaksanakan oleh Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) dan bidang

industry  survei, pemetaan, dan infromasi geospasial.

 

Pemeriksaan mutu dilaksanakan sebelum proses verifikasi dan validasi bidang tanah oleh Kantor Pertanahan/ satgas fisik untuk

memastikan hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan telah memenuhi kaidah teknis. Diharapkan dengan didahului kegiatan pemeriksaan mutu, maka proses verifikasi dan validasi bidang tanah oleh satgas fiik dapat terbantu dan berjalan lebih lancer (terhidar dari potensi bottleneck).

 

 Tujuan kegiatan Pemeriksaan mutu adalah untuk memastikan

1.  Kegiatan pengukuran, pemetaan, informasi bidang tanah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh 

      Kepala Kantor Pertanahan sehingga dapat dipergunakan untuk Pendaftaran tanah

2.  Dokumen dan data yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang dibuat dengan 

      format dan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat diintegrasikan

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini antara lain :

1.  Base GNSS RTK

2.  Rover GNSS RTK

3.  Pita Ukur

4.  Computer Grafis

5.   Printer A3

6.    Kamera digital/ Mobile Phone/ GPS Navigasi berkamera (GPS geotagging)

 

Nilai kontrak atau biaya  yang dianggarkan  untuk kegiatan tersebut nilainya bervariasi bergantung pada berapa banyak bidang yang

sudah terpetakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tervalidasi oleh petugas pertanahan dari Badan Pertanahan Naional (BPN). Sebagai referensi kegiatan keikutsertaan PT Frasta Survei Indonesia dalam pelaksanaan PTSL tersebut antara lain :

 

PT Adaro Indonesia (AI) adalah perusahaan pertambangan terbesar dalam Grup Adaro, yang terutama menjalankan operasi pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia hingga tahun 2022 dengan hak untuk memperpanjang periode kontrak berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam PKP2B maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Kepemilikan atas AI terdiri dari Electricity Generating Authority of Thailand International Company Limited (EGATi), perusahaan listrik negara Thailand, dan PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan AE, dengan porsi 11,5% dan 88,5%. ATA memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung di AI.

Adaro memproduksi batu bara sub-bituminous dengan nilai kalor menengah antara 4.000 kkal/kg dan 5.000 kkal/kg GAR dari tiga tambangnya: Paringin, Tutupan dan Wara. batu bara AI memiliki kandungan polutan yang sangat rendah, sehingga diperdagangkan dengan nama “Envirocoal”. Envirocoal telah dikembangkan menjadi beberapa jenis spesifikasi dan banyak dikonsumsi oleh pembangkit listrik dan industri lain di dunia sejak tahun 1992. Envirocoal memiliki kegunaan yang beragam, terutama di negara yang menerapkan aturan lingkungan yang ketat, berkat kadar abu, sulfur, dan nitrogennya yang rendah, yaitu 2,5%, 0,2%, dan 0,9%. Karena kandungan polutannya yang rendah, Envirocoal sering dicampur dengan batu bara yang berkadar abu dan sulfur yang lebih tinggi untuk mengurangi biaya terkait pembuangan abu serta belanja modal yang dibutuhkan untuk alat penurun kadar sulfur dan nitrogen oksida. Dengan demikian Envirocoal mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memberikan alternatif teknis untuk mencapai kinerja pembakaran batu bara yang sangat baik dengan biaya yang lebih rendah, yang menjadikannya salah satu bahan bakar padat yang paling ramah lingkungan dan ekonomis.

Visi dari Adaro adalah menjadi grup perusahaan tambang dan energy Indonesia yang terkemuka. Misi dari Adaro adalah bergerak di bidang pertambangan dan energy untuk :

2.1. Memuaskan kebutuhan pelanggan

2.2. Mengembangkan karyawan

2.3. Menjalin kemitraan dengan pemasok

2.4. Mendukung pembangunan masyarakat dan negara

2.5. Mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan

2.6. Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham

Dari profil perusahaan Adaro tersebut, FSI mengkolaborasikan pekerjaan produksi batubara guna memenuhi kebutuhan produsen.  Dimana FSI merupakan salah satu mitra kerja dari Adaro yang berfokus pada bidang pekerjaan support pengukuran/ survey, pekerjaan pembuatan/ pengukuran/ pemasangan dan pengolahan data patok batas lahan, serta jasa survey service pengecekan kesiapan tanam lahan KKU.

Berikut daftar pekerjaan FSI sebagai salah satu mitra kerja Adaro: